Inggris Tunda Penetapan Jadwal Target Belanja Pertahanan 3 Persen

LONDON — Pemerintah Inggris secara resmi menunda penetapan jadwal pencapaian target belanja pertahanan sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) hingga tinjauan belanja (spending review) tahun depan. Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Keuangan (Treasury) Inggris pada Kamis (28/8/2026), menjelang pengumuman rancangan anggaran nasional musim gugur.

Penundaan tersebut berarti peta jalan (roadmap) untuk meningkatkan porsi belanja Kementerian Pertahanan terhadap PDB akan ditangguhkan, meskipun pemerintah berulang kali menegaskan komitmen jangka panjangnya terhadap kekuatan militer. Langkah ini menjadi ujian kredibilitas komitmen pertahanan pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer, terutama setelah mundurnya Menteri Pertahanan John Healey pada Juni lalu dengan kritik yang tajam terhadap arah kebijakan fiskal.

Jadwal Baru Ditangguhkan ke Tinjauan Belanja 2027

Dalam keterangan resminya, Treasury menyatakan bahwa rincian waktu pencapaian target 3 persen tidak akan dimasukkan dalam anggaran tahun ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan memaparkan peta jalan tersebut pada tinjauan belanja strategis tahun 2027, yang mencakup perencanaan pendanaan jangka panjang bagi kementerian-kementerian utama.

Keputusan ini diambil di tengah tekanan fiskal yang berat. Pemerintah menghadapi dilema antara kebutuhan mendanai layanan publik yang terus membengkak dan tuntutan peningkatan kapabilitas militer dari aliansi. Sebelumnya, Inggris telah berkomitmen menaikkan belanja pertahanan menjadi 2,5 persen PDB pada 2027 dan menargetkan 3 persen pada periode parlemen berikutnya.

Komitmen itu sejalan dengan hasil KTT NATO di Den Haag pada Juni 2025, yang menyepakati kenaikan target minimum belanja pertahanan dari 2 persen menjadi 5 persen PDB. Dengan target baru tersebut, tekanan terhadap anggota NATO — termasuk Inggris — untuk mengalokasikan anggaran militer yang lebih besar semakin menguat.

Kronologi: Dari Janji 2,5 Persen hingga Mundurnya Healey

Perjalanan kebijakan belanja pertahanan Inggris dalam dua tahun terakhir diwarnai serangkaian peristiwa penting. Berikut kronologinya:

1. April 2025 — Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan komitmen menaikkan belanja pertahanan menjadi 2,5 persen PDB pada 2027, dengan target 3 persen pada parlemen berikutnya.
2. Juni 2025 — KTT NATO di Den Haag menyepakati kenaikan target belanja pertahanan minimum menjadi 5 persen PDB, meningkatkan tekanan terhadap seluruh negara anggota.
3. Juli 2025 — Tinjauan Pertahanan Strategis (Strategic Defence Review) diterbitkan, memetakan kebutuhan militer Inggris untuk satu dekade ke depan.
4. Juni 2026 — Menteri Pertahanan John Healey mengundurkan diri, menuduh perdana menteri "tidak mampu" dan Treasury "tidak mau" mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan negara.
5. Agustus 2026 — Treasury mengonfirmasi penundaan peta jalan target 3 persen hingga tinjauan belanja tahun 2027.

Kritik Healey Membayangi Pengumuman Anggaran

Pengunduran diri Healey pada Juni 2026 menjadi titik balik politik yang membayangi pengumuman anggaran kali ini. Dalam pernyataannya, mantan menteri pertahanan itu menuduh Perdana Menteri Starmer "tidak mampu" dan Treasury "tidak mau" mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan negara. Kritik keras dari dalam lingkaran kekuasaan itu menyoroti perpecahan internal partai berkuasa mengenai prioritas fiskal.

Penundaan peta jalan 3 persen hingga tahun depan dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk kompromi politik. Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga komitmen pertahanannya tanpa harus memangkas belanja publik lain yang sensitif secara politik, seperti kesehatan dan pendidikan.

Namun, keputusan ini berisiko memancing reaksi dari sekutu NATO, khususnya Amerika Serikat, yang selama ini mendesak negara-negara Eropa meningkatkan belanja pertahanan secara signifikan. Inggris selama ini menjadi salah satu anggota NATO dengan kontribusi belanja pertahanan terbesar di Eropa, sehingga setiap penundaan berpotensi melemahkan posisi tawar London di dalam aliansi.

Prospek dan Tekanan ke Depan

Dengan ditundanya jadwal tersebut, pertanyaan besar kini mengarah pada kesiapan militer Inggris. Angkatan Bersenjata Inggris mengalami penurunan jumlah personel dalam beberapa tahun terakhir, sementara kebutuhan modernisasi peralatan terus meningkat. Tinjauan belanja 2027 pun menjadi momen penentu apakah pemerintah sanggup memenuhi janji 3 persen atau kembali menundanya.

Para analis memperkirakan tekanan terhadap pemerintah akan meningkat menjelang tinjauan belanja tahun depan, terutama jika situasi keamanan di Eropa terus memburuk. Publik dan parlemen akan mengawasi ketat apakah komitmen pertahanan yang digembar-gemborkan selama ini benar-benar diwujudkan dalam angka anggaran.

Keputusan Treasury ini menegaskan bahwa meskipun retorika pertahanan menguat, realitas fiskal tetap menjadi penentu utama arah kebijakan Inggris ke depan.

FAQ: